 |
| Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria Didampingi Anggota Ketika Memimpin Rapat |
Pariaman (Reportase Sumbar)---Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria menyebutkan rasionalisasi anggaran yang signifikan dapat berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Misalnya, Kota Pariaman akan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018-2023.
"Karena itu kita KPU Kota Pariaman mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah dengan rincian tertentu, namun jika anggaran tersebut terus dirasionalisasikan dan mengecil akan mempengaruhi penyelenggaraan pemilu atau pemilukada. Khusus Kota Pariaman, anggaran penyelenggaraan pemilu telah diusulkan dan mengalami beberapa kali perubahan melalui instansi terkait," kata Ketua KPU Kota Pariaman Budi Satria, kemarin.
Awalnya, lanjut Budi, pihaknya mengajukan dana sebesar Rp16,4 miliar, namun hingga kini terus mengalami perubahan menjadi Rp12,7 miliar.
Katanya, sekarang anggaran tersebut kembali dirasionalisasikan menjadi Rp11,9 miliar atas rekomendasi pemerintah daerah. "Memang beberapa kali ada perubahan jumlah anggaran, hal tersebut wajar saja namun apabila dana Rp11,9 miliar kembali dikurangi akan mengurangi kualitas penyelenggaraan," lanjutnya.
Sebagai contoh, sebutnya kualitas pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) dan surat suara akan berkurang. Hingga kini pembahasan anggaran yang diusulkan tersebut belum ada kepastian masih menunggu hasil dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah melayangkan surat edaran Nomor 273 tahun 2017 tentang pendanaan pilkada serentak 2018.Dalam surat tersebut penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dengan pemerintah daerah paling lambat akhir Juli 2017. Penandatanganan NPHD itu, sebutnya dilakukan atas dasar kepastian dan jaminan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2018.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Pariaman Indra Sakti mengatakan, rasionalisasi anggaran tersebut merupakan kebijakan untuk menghemat biaya. Ia menegaskan setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah akan dipertanggungjawabkan kepada negara sehingga butuh keakuratan data.
Selain itu, setiap daerah penyelenggara pemilu akan berbeda jumlah anggaran yang diajukan. Sebagai contoh, biaya pemilu Kota Padang dan Kota Pariaman sangat berbeda tergantung kecamatan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta KPU setempat mengedepankan azas kemanfaatan bahkan, tambahnya pihak penyelenggara pemilu diharapkan mengurangi biaya honor serta perjalanan dinas yang dianggap kurang penting," ujarnya mengakhiri.(rozi)
