 |
| Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni didampingi Kepala Dinas Kesehatan Aspinuddin Ketika Meninjau Salah Seorang Warganya di Rumah Sakit Umum Daerah Parit Malintang ( Fhoto : Humas ) |
"Jangan tunggu sakit dulu baru urus BPJS, karena mengurus kartu BPJS tidak dapat dilakukan secara seketika. Karena itulah kita targetkan capaian 100 persen kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jelang April 2018 ini. Untuk itu, kita mendorong Dinas Kesehatan Padangpariaman untuk memaksimalkan koordinasi di tingkat kecamatan dan nagari. Bahkan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian turut dilibatkan mengejar target tersebut," kata Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni, kemarin.
Katanya, saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan di Padangpariaman sebanyak 60 persen dari jumlah penduduk. "Insya Allah, kita bisa mencapai target 100 persen jelang April mendatang,” ujarnya didampingi Kepala Dinkes Padangpariaman, Aspinuddin.
Lebih jauh disampaikan Kadis Kesehatan Aspinuddin, untuk mengejar taget itu pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kecamatan, dan Pemerintah Nagari. Sebab dia menilai, capaian target sangat penting guna memastikan keterjaminan kesejahteraan kesehatan warga di Padangpariaman.
“Peran kecamatan dan nagari sangat penting memotivasi warga agar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jangan sampai warga kita terkendala berobat karena kekurangan biaya,” ujarnya.
Aspinuddin menilai, kebanyakan warga yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan, kalangan ekonomi memadai. Sebab mereka merasa mampu memenuhi biaya berobat, meskipun diserang penyakit secara tiba-tiba.
“Pemahaman ini yang harus kita ubah. Kadang biaya berobat bisa saja melebihi kemampuan keuangan kita. Jadi, bagaimanapun BPJS Kesehatan itu penting. Keluarga saya saja peserta BPJS,” katanya.
Untuk itu, Aspinuddin menyarankan agar masyarakat gabung sebagai peserta BPJS Kesehatan. Setidaknya, menurut dia warga bergabung sebagai peserta kelas tiga. “Kalau beli rokok saja bisa habis Rp 1 juta sebulan, masak untuk gabung sebagai peserta BPJS kelas tiga tidak mampu,” ujarnya.
Aspinuddin menambahkan, bahwa dirinya pernah memiliki teman yang ekonominya kurang memadai, tetapi tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Padahal, dia sudah kerap menyarankan temannya itu untuk mendaftar di BPJS tersebut.
“Saat teman saya itu sakit, biaya berobatnya mencapai Rp 100 juta. Beliau minta saya membantu dicarikan solusi meringankan biayanya. Kalau sudah begini kita juga yang susah jadinya kan,” ujarnya.
Tidak hanya kepada masyarakat, Aspinuddin juga berharap, agar perusahaan di Padangpariaman dapat berperan aktif menyejahterakan kesehatan masyarakat sekitarnya. Dia menyarankan perusahaan tersebut memanfaatkan CSR tahunan, untuk disalurkan dengan cara mendaftarkan warga sekitarnya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Kalau CSR tahunan perusahaan dimanfaatkan untuk pembiayaan BPJS warga, tentu manfaatnya lebih bermanfaat. Perusahan tidak melihat dari sisi sakitnya warga, tetapi dengan cara itu setidaknya perushaan lebih membantu skala luas, karena iurannya pasti bermanfaat,” ulasnya.
Sedangkan Kepala DPMPTP Padangpariaman, Hendra Aswara mengatakan, guna mencapai 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan di Padangpariaman, pihaknya turut menyaratkan kepada perusahaan yang mengurus izin untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk itu, pihaknya turut menyediakan front office pendaftaran BPJS Kesehatan di DPMPTP.
“Masalah jaminan kesehatan masyarakat tanggung jawab kita bersama. Makanya kita turut komitmen untuk dapat mendorong perusahaan mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan, ketika mereka mengurus izin,” ujarnya.
YURISMAN MALALAK
