PADANG PARIAMAN (Reportase Sumbar),--- Besaran APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 yang berkisar Rp 1,4 triliun, hingga kini dirasakan masih sangat terbatas dalam mensejahterakan masyarakat di daerah ini. Atas dasar itulah Bupati Padang Pariaman H Ali Mukhni meminta kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019 APBD Padang Pariaman bisa meningkatkan menjadi Rp 1,7 triliun.
Persoalan tersebut terungkap saat Bupati Padang Pariaman H Ali Mukhni memberikan arahan di depan Dirjen Keuangan Kementrian Keuangan Repoblik Indonesia dan anggota DPR RI serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Walinagari, Ketua Bamu se Padang Pariaman dan para undangan yang hadir dalam acara Desiminasi Dana Desa/Nagari Padat Karya Tunai di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman, kemarin.
Kata Ali Mukhni, Padang Pariaman saat ini telah memiliki 103 nagari. Sebelumnya 40 nagari dan meningkat menjadi 60 nagari. Namun, setelah dimekarkan menjadi 103 nagari, ternyata pemekaran dihentikan sementara, karena surat dari pemerintah pusat. Berdasarkan itu juga perlu peningkatan APBD Padangpariaman, setiap tahun, meski belanja pegawai sekarang 42 parsen dan non belanja pegawai 60 parsen.
"Saya mengatakan perlu peningkatan ini, karena Padang Pariaman sangat luas dan masyarakat butuh peningkatan kesejateraan. Apalagi sekarang tahun 2018 juga dimulai pembangunan jalan tol Padangpariaman menuju Pekanbaru. Kita berharap dengan dibuka jalan tol Padang Pariaman menuju Pakanbaru ekonomi masyarakat daerahnya semakin meningkat," ungkapnya.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Boediarso Teguh Widodo menyatakan acara diseminasi dana desa dengan tema Padat Karya Tunai untuk masyarakat desa yang lebih sejahtera. Kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dana desa ini dihadiri seluruh walinagari, camat dan jajaran di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.
Tujuan utama dalam pelaksanaan dana desa yaitu melibatkan sebanyak mungkin tenaga kerja dalam perlaksanaan proyek dana desa dengan memprioritaskan pengangguran dalam artian penduduk yang miskin dengan penghsasilan Rp300 ribu/bulan, penerima program keluarga harapan dan penduduk yang mempunyai balita kurang gizi," ujarnya.
"Dalam pengerjaan proyek dana desa kepada pekerja upah dibayar secara harian/mingguan dengan tujuan dapat dimanfatkan pekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Inilah yang kita namakan program padat karya tunai. Dengan program tersebut ekonomi masyarakat kita meningkat, karena perputaran uang dari dana desa berjalan ditengah-tengah dengan program padat karya tunai," ujarnya.
Tentang keinginan Bupati Padang Pariaman H Ali Mukhni menginginkan peningkatan dana APBD Padangpariaman pada tahun 2019, dirinya siap mengusahakan. Apalagi saat ini ada dua orang anggota DPR RI yang hadir dalam acara ini, tentu beliau berdua yang akan mengesahkan anggaran tersebut. "Insyallah, kita usahakan APBD Padang Pariaman tahun 2019 menjadi Rp 1,7 triliun," ungkapnya.
Sedangkan anggota DPR RI Refrizal menyatakan, pengunaan dana desa atau nagari sangat berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dana desa tersebut dapat dipergunakan untuk peningkatan dan pembinaan pemain sepak bola mulai dari nagari. "Karena itulah perlu dilaksanakan pertandingan sepakbola tingkat nagari dengan dana desa," tambahnya. (ris)
