Kondisi bangunan Puskesdes di Desa Taluak yang sudah tidak layak pakai.
PARIAMAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman desak Pemkot Pariaman memprioritaskan anggaran rehabilitasi terhadap bangunan Puskesdes tidak layak pakai yang ada di Kota Pariaman.
Ketua Komisi III DPRD Kota Pariaman, Jhonasri mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan survei pada tahun 2022 terkait banyaknya laporan bahwa sejumlah Puskesdes yang ada di Kota Pariaman banyak yang rusak.
"Nah, dari laporan itu kami Komisi III waktu itu turun ke lapangan untuk melihat kondisi Puskesdes tersebut. Seperti salah satu yang kami survei yaitu Puskesdes di Desa Taluak," ungkap Jhonasri.
Ia mengatakan, pada saat ke lapangan juga dihadiri oleh Sekda Kota Pariaman. Pada kesempatan itu pihaknya meminta Pemkot Pariaman agar memprioritaskan Puskesdes ini untuk tahun 2023.
"Kasihan kita pada warga yang berada dilingkungan Puskesdes itu ketika sedang darurat. Maka untuk itu kami berharap kepada Pemkot Pariaman agar diprioritaskan ini terlebih dulu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Taluak, Ismet Zuhri didampingi Kepala Dusun Taluak, Azwar mengaku bahwa pada tahun 2022 sudah datang Komisi III DPRD Kota Pariaman bersama Sekda Kota Pariaman untuk melihat kondisi Puskesdes tersebut.
"Pada saat itu disampaikan akan dianggarkan untuk tahun 2023. Namun sampai saat ini belum ada kabarnya," ujarnya.
Dikatakan Kade, Puskesdes ini sudah dua tahun kosong, sebelumnya dihuni oleh bidan desa. Karena kondisi tidak layak pakai lagi, maka bidan desa tidak lagi menetap disini. Kondisi atap bocor, lapuk, jika hujan maka air hujan masuk kedalam hingga banjir.
"Kami atas nama masyarakat Desa Taluak sangat berharap diperbaikinya Puskesdes ini. Pasalnya, jika ada warga yang lagi sakit tidak jauh-jauh lagi berobat ke rumah sakit, apalagi pada saat kondisi darurat," harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Yota Balad membenarkan bahwa pihaknya bersama DPRD Kota Pariaman survei ke Puskesdes di Desa Taluak pada waktu itu. Namun terkait dengan kondisi keuangan pada tahun ini tidak ada untuk fisik.
"Itu disebabkan dana pemilu dianggarkan sebanyak 40 persen yakni Rp 10 miliar. Maka Pemkot Pariaman mengambil tindakan sementara waktu untuk fisik tidak ada. Namun tahun 2024 akan kita upayakan," jelasnya. (nal)
