 |
| Bupati Suhatri Bur Saat Diskusi Dengan Wakil Ketua Komisi V DPRRI |
PADANGPARIAMAN ---- Bupati Padangpariaman Suhatri Bur melakukan diskusi dengan Iqbal Wakil Ketua Komisi V DPR RI tentang program dana infrastruktur jalan, sanitisasi dan air bersih tahun anggaran 2024. Pasalnya, untuk mewujudkan Padangpariaman berjaya butuh dukungan dari pemerintah pusat.
Apalagi dalam rapat kerja Menteri PUPR dengan Komisi V DPR RI program padat karya bidang sumber daya air untuk 2024 dialokasikan sebesar Rp1,57 triliun yang dilanjutkan melalui pelaksanaan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) di 7.000 lokasi
"Dengan ada program tersebut Kabupaten Padangpariaman hendaknya dapat juga saluran program tersebut. Makanya, kita mendatangi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Iqbal agar beliau dapat membantu Padangpariaman," kata Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin.
Makanya lanjut Suhatri Bur, ia bersama PUPR Padangpariaman melakukan pertemuan dengan Muhammad Iqbal SE, M. Kom yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Dalam diskusi tersebut ia sampaikan tentang program dana inpres infrastruktur jalan, sanitasi dan air bersih.
"Kita berharap kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut dalam tahun anggaran 2024 Kabupaten Padangpariaman dapat program tersebut. Sekarang kita diskusi dan terus masukan proposal tentang program program yang dibutuhkan Padangpariaman," ungkapnya.
Sebelumny, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa anggaran untuk Program Padat Karya Tunai pada 2024 dialokasikan sebesar Rp 6,67 triliun.
"Padat Karya Tunai 2024 ditargetkan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI baru baru ini.
Menurut dia, padat karya bidang sumber daya air untuk 2024 dialokasikan sebesar Rp1,57 triliun yang dilanjutkan melalui pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 7.000 lokasi.
Program Padat Karya bidang jalan dan jembatan dialokasikan sebesar Rp2 triliun dengan kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase jalan.
Untuk Padat Karya bidang permukiman dialokasikan sebesar Rp2,10 triliun, dengan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1.183 lokasi, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 1.546 lokasi, Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (PLK) di 1.279 lokasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 738 lokasi, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem.
Kemudian untuk Padat Karya bidang perumahan dialokasi sebesar Rp1,0 triliun, dengan kegiatan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui Program Padat Karya skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 45.872 unit rumah.
Program Padat Karya Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, Padat Karya juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok.
Melalui program Padat Karya, Kementerian Pekerjaan PUPR berkomitmen mendukung terwujudnya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Tanah Air. (nn)
