 |
| Mulyadi Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman dan Sekretaris DPW PPP Sumbar |
PIAMAN - Disamping kaderisasi partai, Mulyadi yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman dan Sekretaris DPW PPP Sumbar maju untuk DPRD Provinsi Sumbar atas dorongan kaum emak- emak dan aspirasi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
Caleg dari PPP dengan nomor urut 1 dapil 2 itu mengungkapkan, banyak pemikiran atau ide yang dimiliki untuk dikembangkan pemanfaatannya, yang sebelumnya hanya di Kota Pariaman, nah sekarang juga untuk Kabupaten Padang Pariaman.
"Yakni peningkatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM, ekonomi. Karena pembangunan itu harus seimbang. Baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan SDM dan Ekonomi," ujarnya.
Menurutnya, selama ini mungkin tidak tersentuh, maka untuk itu dengan majunya di provinsi, itu yang akan di prioritaskan.
Seperti contoh banyak keluarga di kabupaten Padang Pariaman dalam satu rumah ada beberapa kepala keluarga. Sehingga dengan 1 kepala keluarga yang bekerja sebagai tulang punggung tentu tidak terlalu cukup untuk kebutuhan hidup.
Jadi selama ini, itu lah yang sangat banyak menjadi keluhan atau aspirasi masyarakat. Pasalnya, peningkatan SDM dan Ekonomi yang menjadi kendala atau keluhan masyarakat saat ini.
Maka untuk itu, kedepan bagaimana tentang pemberdayaan perempuan. Jika ekonomi bagus maka SDM bisa ditingkatkan dan tidak mudah juga diintimidasi.
Kemudian, secara pantauan, kaum perempuan yang tidak mempunyai aktivitas. Pasalnya, dengan banyaknya tanggungan dalam rumah tangga hanya bergantung kepada satu kepala keluarga. Dengan demikian ekonomi akan jalan ditempat, alias dapat lagi hilang petang.
"Jadi, kedepan bagaimana kita akan membuat aktivitas untuk kaum ibu rumah tangga. Misal membuka usaha sesuai dengan keahliannya masing-masing," kata Politisi 3 Periode di DPRD Kota Pariaman itu.
Konsepnya nanti akan memberikan mereka modal dalam bentuk barang, namun menginventaris sesuai kebutuhan, misal rumah ini bisa ternak ikan, jualan.
"Nah dengan sesuai kebutuhan itu akan kita perjuangan dan kita fasilitasi. Jadi kita membantu berbentuk barang sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya," tambahnya lagi.
Sehingga ada peningkatan ekonomi keluarga jika itu yang dilakukan. Nanti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data keluarga tersebut. "Kita tidak minta data ke Nagari atau Desa, melainkan langsung terjun kelapangan," ungkapnya.
Menurutnya, infrastruktur pembangunan dengan peningkatan ekonomi harus seimbang. Nah, jadi selama ini kurang tersentuh oleh pemerintah. Sehingga jika ada rezeki di provinsi maka akan diprioritaskan.
Jadi, jika bantuan itu tidak tepat sasaran, maka tidak akan berkembang atau mubazir. Jadi membantu itu sesuai dengan kebutuhan mereka.
Disamping itu, kata Mulyadi, keluhan masyakarat secara umum yaitu infrastruktur seperti irigasi, banyak juga di kabupaten akses jalan yang harus diperjuangan. Terutama jalan menuju pusat pertanian sebagai mata pencarian masyarakat. (nal)
