Walinagari yang pernah mendapatkan penghargaan dari Kementrian Hukum.
PADANG PARIAMAN - Kementerian Hukum Sumatera Barat gelar Sosialisasi Paralegal Justice Award (PJA) tahun 2025 dan pembentukan Pos Bantuan Hukum, Kamis (6/2) di Nagari Padang Toboh Ulakan.
Sosialisasi diikuti oleh Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman serta dihadiri oleh Asisten I Bagian Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Ulakan Tapakis dan Tokoh Masyarakat.
Wali Nagari Padang Toboh Ulakan, Bakhri sebagai tuan rumah menyampaikan, pihaknya sangat berterima kasih kepada Kementerian Hukum Sumatera Barat yang telah bersedia untuk menggelar sosialisasi tentang PJA.
Ia berharap agar peserta serius untuk mengikuti sosialisasi ini. Pasalnya, sosialisasi ini nanti juga akan menjadi bantuan bagi peserta yang mendaftar untuk PJA.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menyampaikan, PJA adalah ajang Tahuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum RI.
Ia mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada wali nagari yang berperan menyelesaikan sengketa diwilayahnya tanpa melibatkan pengadilan.
Juga diberikan kepada nagari yang mendorong program sadar hukum dan mendukung program prioritas pemerintah serta telah mendapatkan penilaian terhadap aktualisasi paralegal academy.
Tidak hanya itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia mempunyai program Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) ditingkat desa/kelurahan. Kehadiran Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi Masyarakat.
"Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk terus mendorong dan memperkuat sistem yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama di Sumatera Barat,"ujarnya. (nal)
